Pemerintahan Jokowi Gagal Capai Target 95% UHC

Pemerintahan Jokowi Gagal Capai Target 95% UHC
Hery Susanto, Koordinator Nasiona Masyarakat Peduli BPJS

Dengan capaian 81% UHC dibawah target 95% sebagaimana amanat RPJMN 2015-2019 itu, menunjukkan pemerintahan Joko Widodo gagal dalam mengelola JKN

 

Oleh : Hery Susanto, MSi

Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Kornas MP BPJS)

Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta adalah sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.

Ada dua elemen inti dalam UHC yakni : pertama, akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga; dan kedua, perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.

Sebagaimana tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, UHC sudah mulai diimplementasikan di Indonesia sejak penyelenggaraan program JKN pada Januari 2014. Pemerintah telah menetapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi salah satu program kebijakan strategis nasional. Per tanggal 1 Januari 2019 pemerintah menargetkan kepesertaan JKN mencapai cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) bagi seluruh penduduk Indonesia.

Tujuan dari UHC, antara lain:

1. Kesetaraan dalam mengakses layanan kesehatan, semua orang akan mendapatkan layanan yang mereka butuhkan, tidak hanya terbatas bagi mereka yang dapat membayar layanan tersebut;
2. Kualitas layanan kesehatan yang diberikan harus cukup baik sehingga kondisi kesehatan penerima layanan akan semakin baik;
3. Masyarakat terlindungi dari risiko finansial, memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan tidak akan memberikan pengaruh secara signifikan pada kondisi keuangan penerima layanan.

Data BPJS Kesehatan tercatat peserta program JKN telah mencapai 215.784.340 (per 1 Januari 2019). Artinya capaian UHC yang diraih hanya 81% dari 265 juta lebih penduduk Indonesia. Masih ada 38 juta (14%) penduduk Indonesia yang belum tercover menjadi peserta BPJS Kesehatan.

4 Faktor Utama

Dalam analisa kami sedikitnya ada 4 faktor utama yang menyebabkan tidak tercapai nya target UHC tersebut, yakni : faktor kepesertaan, kondisi fasilitas kesehatan, kondisi tenaga kesehatan, dan defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan.

Faktor kepesertaan, yang mencuat yakni dalam hal administratif. Dimana banyak warga yang ingin didaftarkan menjadi peserta BPJS tapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Minat masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan secara mandiri juga masih sangat minim. Manfaat program JKN dinilai hanya dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Justeru penduduk yang berada di wilayah pedesaan maupun wilayah terpencil sulit mengakses fasilitas kesehatan dari program JKN.

Alih-alih justeru di lapangan marak beredar isu sanksi yang menyebutkan bagi masyarakat yang belum mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Kesehatan tidak akan mendapatkan pelayanan publik, seperti pembuatan SIM, STNK, Surat Izin Usaha.

Selain itu, opini publik yang mengemuka dalam tata kelola BPJS Kesehatan adalah masalah pelayanan BPJS Kesehatan yang dinilai masih kurang baik. Misalnya antrian peserta BPJS yang panjang, diskriminasi pelayanan jika gunakan BPJS, kamar rawat inap RS penuh, kelangkaan stok obat dan darah, maladministrasi cost sharing, dan lainnya menjadi alasan banyak pihak yang memberikan nilai minus terhadap pelayanan BPJS Kesehatan.

Faktor kondisi faskes di Indonesia tercatat dari 27.694 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), saat ini sebanyak 21.763 FKTP (78%) telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

FKTP yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terdiri atas 9.842 Puskesmas. Sejumlah 4.883 Dokter Praktik Keluarga, 4.603 Klinik Pratama, 1.188 Dokter Gigi, 669 Klinik TNI, 562 Klinik Polri, dan 16 RS D Pratama.

Sedangkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dari sekitar 2.733 rumah sakit yang teregistrasi di seluruh Indonesia, sebanyak 2.268 RS telah menjadi mitra BPJS Kesehatan. Namun, dari RS mitra BPJS Kesehatan itu ternyata ada 616 RS belum terakreditasi. Dan pemerintah memutuskan pada awal Januari 2019 ini dari 616 RS yang belum terakreditasi itu sejumlah 65 RS terpaksa dihentikan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sejumlah faskes mitra BPJS Kesehatan tersebut masih belum mampu menampung secara proporsional untuk melayani peserta BPJS Kesehatan.

Faktor rasio dokter di Indonesia belum terdistribusi merata. Umumnya mereka terkumpul di kota besar dan terbatas di beberapa provinsi saja. Contoh di DKI Jakarta, sudah mencapai rasio dokter terbaik, dimana 1 dokter mengurus 608 pasien. Sedangkan di propinsi lain, khususnya di luar Jawa 1 dokter bisa melayani lebih dari 10.000 pasien.

Dengan demikian, rasio ideal 1 : 2.500 pasien itu tidak bisa diterapkan secara merata di level nasional.

Faktor defisit keuangan, pada 2014, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp. 3,3 triliun. Angka tersebut meningkat menjadi Rp. 5,7 triliun pada tahun 2015, Rp. 9,7 triliun pada tahun 2016. Tahun 2017 ini BPJS Kesehatan kembali alami defisit sebesar Rp. 9 triliun. Dan di tahun 2018 defisit Rp 16 T, membesarnya angka tersebut karena di tahun 2018 pemerintah terindikasi gagal bayar klaim BPJS Kesehatan senilai Rp 5.7 triliun ke banyak RS di Indonesia. Jelas kondisi demikian mengganggu cash flow manajemen RS dalam urusan honor tenaga medis, penyediaan obat, perawatan alkes dan lainnya. Dengan terganggunya hal tersebut tentu saja berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan warga.

Gagal Capai Target UHC

Keempat faktor hambatan UHC tersebut di atas, sayangnya tidak disikapi secara serius oleh pemerintahan Joko Widodo selama periode kekuasaannya.

Pemerintahan Joko Widodo nampak hanya fokus pada jargon kerja, kerja dan kerja tanpa olah pikir yang holistik. Lebih menitikberatkan di bidang infrastruktur tertentu.

Dengan capaian 81% UHC dibawah target 95% sebagaimana amanat RPJMN 2015-2019 itu, menunjukkan pemerintahan Joko Widodo gagal dalam mengelola JKN.

RPJMN 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Perpres No. 2 Tahun 2015 yang telah ditandatangani tanggal 8 Januari 2015.

Pemerintahan era selanjutnya, diharapkan fokus dalam menjawab kepentingan pelayanan publik terutama dalam bidang kesehatan sebagai isu strategis nasional.

Wallahu a’lam.

loading…

Tags:
banner 468x60